Nalar Keagamaan Politik Ulama

Kharisma dan keunggulan keilmuan agama dalam jangka beberapa bulan terenggut. Pijakan lama yang mengedepankan sisi keagamaan sebagai bagian pendulang suara kini disangsikan. Klaim kebenaran bahwa pendampingan moralitas di

masyarakat dapat menguatkan simpatisme masyarakat hari ini mulai dipertaruhkan. Jika  pendampingan moralitas di masyarakat berbanding lurus dengan simpatisme atau kepatuhan masyarakat, mengapa perolehan suara partai-partai agamis tidak tercapai? Apakah karena ulama overlaping dari trahnya sebagai pendidik masyarakat? Maka, perlu penjelas tentang iklim demokratis dari fersi ulama itu sendiri, di mana hal ini sebagai mediasi di antaranya.

Suasana kekeluargaan masih kental dibenak para ulama, ketika banyak dari wakil legislatif pusing kepala dengan kekalahan, ulama makin dekat dengan rasa kepercayaan diri, bahwa semua ini adalah pelajaran tentang kehidupan, lebih-lebih demi tercapainya pendidikan demokrasi di negara ini. Mengamati pendidikan demokratis ala ulama, sebenarnya tidak ada kata kalah demi misi pengabdian pada masyarakat. Semua adalah ”sarwa ibadah”, sebuah ranah teologis yang tetap dipegang ulama guna menjebatani kebutuhan dunia dan akhirat kelak.

Dalam konteks perjalanan sejarah, kehadiran ulama selalu ada di pentas politik, baik politik kebangsaan maupun kerakyatan. Di pentas kebangsaan seperti keterwakilannya menyetujui azas pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bertanah air, yang diputuskan dari hasil Munas Alim Ulama diujung tahun 1983 di Situbondo. Dan di politik kerakyatan, seperti pendampingan kemasyarakatan dalam bentuk pendidikan agama dan praktek keagamaan itu sendiri. Perjuangan ini tidak cukup satu, dua tahun, sepanjang detik-detik bangsa ini merdeka, kiai tidak pernah lepas tanggungjawab untuk membesarkan bangsa.

Sebagai individu yang berpolitik, kiai ikut menunaikan kewajiban membebaskan dari ketertindasan. Masih ingat di buku sejarah, resolusi jihad yang didegung-degungkan KH. Hasyim Asy’ari melawan pembodohan Jepang lewat ”Saikere”, yaitu menundukkan diri hampir 90 derajad menyamai kondisi ruku’ dalam shalat. Ini adalah satu bukti politis perjuangan ulama, bahwa kita berhak untuk berharkat dan bermartabat. Kemerdekaan untuk melakukan kebudayaan tidak harus dipaksa-paksakan. Nilai sosial-budaya harus sesuai dengan amanat rakyat, lebih-lebih pada nuansa yang bersifat agamis tidak harus tunduk pada kekuasaan tertentu.

Maka, dengan kondisi sekarang di mana banyak ulama yang tidak memenuhi kuota pencapain suara di pemilihan legislatif, jangan lantas dijadikan atribut maupun streotipe negatif, bahwa ulama tidak lagi memiliki sensibilitas sosial dan berpengaruh di masyarakat. Pandangan ini bisa salah sama sekali. Dengan menerima segala keputusan, dikiblatkan pada kemerdekaan masyarakat pemilih, malah menjadi angin segar tumbuhnya pendidikan demokratis yang mulai dirasa di masyarakat.

Mungkin harus ada jawaban atas pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh pendidikan moralitas yang mestinya menjadi pendulang suara dan menjadi faktor fital pemenangan pemilu? Perlu difahami, kepentingan pendidikan moral, khususnya agama, adalah nilai ketauladanan diri untuk selalu menghambakan diri pada sang pencipta yang tercermin pada rasa keimanan seseorang. Sedang rasa keimanan tidak bisa dinilai dari seberapa besar ketundukan pada sesama manusia. Tetapi, ketundukan ini sebatas penghormatan yang tidak melampaui nilai teologis, yakni penghormatan atas transmisi keilmuan yang senyatanya hanya sebagai pelantara tumbuhnya rasa keimanan, tidak lebih.

Selain itu, perlu dipertimbangkan juga dua hal; nalar keagamaan dengan praktek keagamaan itu sendiri. Jika nalar keagamaan menjadi akar di mana seseorang dapat menentukan pilihan-pilihan politisnya, tidak lain karena ada setting sejarah yang melatar belakangi bagaimana seseorang tersebut memahami realitas agamanya. Misalnya, pada zaman Nabi saw, nalar masyarakat Islam (baca, Arab) pada waktu itu, agama yang negara, negara yang agama. Dari situ kemudian timbul konflik paska wafatnya beliau. Dan bermunculanlah pemikir-pemikir Islam awal, di mana hal ini lebih banyak dilahirkan dari faktor-faktor persinggungan politik. Akibatnya, perkembangan Islam sampai sekarang tidak bisa terbedakan antara shiyasah, daulah, dan agama, walaupun ada jeda di antara faktor–faktor tersebut.

Itulah sebabnya mengapa disebut sebagai nalar keagamaan. Artinya, bahwa agama sampai kapanpun, kalau tidak bisa melakukan kritik terhadap tradisi keagamaannya, maka agama akan tetap menjadi sesuatu yang manjur, yang rentan untuk dipergunakan dalam perselingkuhan politik bahkan perselingkuhan intelektual. Dengan maksud, nalar keagamaan adalah peran ulama, dalam konteks Indonesia termasuk kiai, dan sebenarnya menurut geneologinya dapat ditarik pada realitas peran ditradisi keagamaan dunia Islam itu sendiri, dalam hal ini Islam ala perjuangan pesantren.

Jadi, jika dahulu (munculnya khittah) ulama berjuang diwilayah nonstruktural, menjaga jarak dengan pemerintahan dan berbasis di masyarakat bawah, semisal menjadi petani-agamis di pedesaan, adalah praktek keagamaan yang didorong kepercayaan bahwa nalar keagamaan yang dibangun saat itu adalah menjauhi dari ”kesesatan politik”, di mana hal ini lebih memungkinkan untuk melakukan pemurnian misi dakwah itu sendiri daripada legalitas kekuasaan yang semu. Sehingga, istilah Abdul Munir Mulkhan, kaum santri adalah bentuk lain dari tradisi ”oposan” yang melakukan tindakan politis dengan menjadi oposisi pemerintahan di luar struktural.

Mengambil pemikiran Al-Jabiri dalam kritik nalar Arab, nalar keagamaan pada tradisi masyarakat Islam terbagi atas dua struktur; terdalam dan struktur terluar, yang secara pola-pola sosiologi masyarakat Islam terbagi tiga faktor, ada kabilah (suku atau kelompok), ghonimah (harta rampasan perang atau secara kontektual dimaknai akset ekonomi), dan yang terakhir aqidah yakni kesamaan teologi. Hal inilah yang dalam sejarah perhelatan agama dan politik dunia Islam menjadi titik dominan.

Untuk itu, dalam rangka merintis kembali simpatisme ulama dalam kehidupan politik praktis, patut kiranya diselami dahulu pergerakan ulama sesuai analisi Al-Jabiri di atas. Pertama, kekhususan kelompok ”kabilah” dikubu kiai diperoleh dari perjalanan keintelektualan mereka, yang jika ditinjauh dari analisis Azzumardi Azra, dirintis dari jaringan ulama Timur Tengah, khususnya di wilayah sentral, Makkah. Namun, perubahan intelektualitas kiai ini terputus seiring perubahan faham teologis di tanah suci. Pada akhirnya, penguatan kekelompokan kiai berkutat pada jaringan pesantren di Nusantara dengan mengedepankan keorganisasian masyarakat seperti NU. Pendelegasian santri dari satu pesantren ke pesantren merupakan indikasi perputaran atau transformasi informasi dan kontrol keilmuan dari satu ke yang lain.

Kedua, ghonimah atau penguat ekonomi. Dalam perjalanan pergulatan kiai, cikal-bakal berdirinya pesantren banyak didukung oleh keuletan kiai dalam pembubakan atau pembukaan lahan sebagai tempat berdiam diri. Kesempatan ini juga dipergunakan kiai untuk membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat yang mengiringi keberadaannya. Sering kita dengar bahwa tanah perdikan pesantren berawal dari hibah keluarga, atau tanah-tanah mati, tak produktif yang kemudian disulap menjadi tanah perkampungan agama. Hal ini yang menyebabkan tanah-tanah milik kiai adalah tanah-tanah persawahan atau sejenisnya, yang menjadikan mereka sebagai tuan-tuan tanah, waktu itu.

Pada perkembangan masyarakat selanjutnya, keniscayaan perubahan menyebabkan ladang pertanian sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Ditambah diinternal kehidupan rumah tangga kiai terjadi transformasi keilmuan pada generasi-generasi selanjutnya. Generasi-generasi pesantren yang mulai memasuki kehidupan serba modern, baik keintelektualan maupun gaya hidup personal. Begitu pula keterbukaan pesantren menerima masukan pendidikan modern dengan memasukkan muatan pendidikan formal sebagai adopsi dari tuntutan masyarakat. Walhasil, perubahan ini, khususnya yang terjadi pada masyarakat, pesantren yang dinanungi kiai harus mencari lahan tandingan sebagai penganti support pendanaan dari masyarakat. Pencarian lahan yang ”mudah” untuk menganti faktor tersebut adalah terjun ke medan politik salah satunya, karena di lahan ini ada nilai positif untuk terus menggandeng masyarakat mendengarkan kebutuhan-kebutuhan mereka.

Terakhir, kesamaan aqidah. Sebagaimana dijelaskan pada poin pertama, keterputusan dengan jaringan ulama Timur Tengah mengubah wajah teologi di Indanesia. Banyak bermunculan gaya Islam transnasional yang memiliki keterkaitan kepentingan gerakan Islam internasional (baca, kepentingan berdirinya negara Islam dibawah jargon khilafah). Ini merupakan inti perjuangan ulama, karena indikasi perubahan stabilitas nasional yang disisipkan dalam muatan aqidah Islam transnasional merongrong praktek keberagamaan Islam ala pesantren yang dikenal lokalitas.

Maka di akhir tulisan ini, amat salah jika keputusan kiai dalam terjun politis dimaknai sebagai kesalahan perjuangan sebagaimana difahami bahwa perjuangan kiai hanya teruntuk pada pendidikan masyarakat. Kekalahan suara di beberapa partai yang dinanungi personal-personal kiai hanyalah kelumrahan dari sistem demokrasi yang menuntut kerja multitaktik dan strategi dalam misi pemenangan pemilu. Oleh sebab itu, turunnya kiai ke poltik hendaknya dinilai sebagai kewajiban personal sebagai insan politis di mana pun berada. Wallahu A’lam nur s

4 thoughts on “Nalar Keagamaan Politik Ulama

  1. Sejarah telah membuktikan, bahwa kehadiran pondok pesantren telah mengambil peran penting dalam perintisan dan pengisian kemerdekaan Indonesia yang kaya dengan kebudayaan. Karena itulah tidak heran bila Dr. Sutomo dan Ki Hadjar Dewantoro sewaktu “Polemik Kebudayaan” di Perguruan Indonesia Solo pada tanggal 8-10 Juni 1935 mengusulkan agar dalam mengembangkan kebudayaan nasional ada perhatian yang lebih banyak untuk sistem pendidikan pesantren, di samping warisan kebudayaan nenek-moyang, dan untuk “puncak-puncak” kebudayaan suku-suku bangsa di daerah .
    Sebagai bagian dari kebudaya nasional, maka pesantren diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia; tetapi juga sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipakai oleh semua warganegara Indonesia yang beraneka ragam itu, untuk saling berkomunikasi dan dengan demikian dapat memperkuat solidaritas.
    Di samping itu, sebagai sub-unsur dalam unsur organisasi sosial kebudayaan nasional, pondok pesantren juga mengalami perubahan dalam berbagai sector. Tidak hanya dalam bidang sistem budayanya (konsep, norma, dan peraturan pesantren), tetapi juga sistem sosial (aktivitas pesantren), dan kebudayaan fisik (gedung, peralatan, dsb). Terjadinya perubahan-perubahan tersebut seiring dengan penyebaran agama Islam oleh para wali dan kiai, khususnya idialisasi kiai, santri, para pengasuh dan pengurus pondok pesantren, kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

  2. Pesantren memiliki peran signifikan dalam proses pembentukan budaya bangsa, termasuk sektor pendidikan. Pesantren tidak hanya mengambil peran budaya local, tetapi juga budaya nasional. Telah terjadi perubahan-perubahan fungsi Pondok Pesantren dalam kerangka pengembangan kebudayaan nasional. Pondok pesantren yang semula hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan budaya yang bernafaskan tasawuf yang bersekala kecil dan lokal, berubah menjadi sentral pengembangan budaya bersekala besar, nasional bahkan global. Di kalangan kiai juga terjadi perubahan, dari figur kiai yang pengasah dan pengasuh santri di pondok pesantren menjadi kiai agung –menjadi politikus dan birokrat– yang terkadang ada kesan tugas kekiyaiannya terabaikan.

  3. Di kalangan para kiai, karena sebagai arsitek kemasyarakatan (social engineer), ia harus memperhatikan selera masyarakat. Rupanya karena inilah mereka mampu bertahan untuk mengembangkan lembaga-lembaga pesantren dan disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masa itu, sehingga tidak heran bila berubahan-perubahan sistem penyelenggaraan pesantren dari masa ke masa terus terjadi dengan tetap mempertahankan faham keagamaannya (aliran yang dianut). Sekalipun sistem madrasah sejak abad 19 M (bahkan 16 M) telah ada, kemudian hadirnya lembaga-lembaga pendidikan umum di pesantren sejak adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan umum, kemudian hadir pula perguruan tinggi beserta teknologi tepat guna di pesantren; ternyata ciri khas kesantrenannya tidak hilang –dalam arti ada yang tetap bersikukuh mempertahankan tradisi tasawufnya sebagaimana semula–. Tentu saja, kondisi ini juga mempengaruhi tradisi kaum santri, sebagai produk pesantren.

  4. Nova lailatul munafi’ah PERGUNU 1B
    sebagai contoh tentang perjuangan K.H.A.Wahid Hasyim.Meminjam istilah dalam Buddisme the emptiness is reality, kekosongan itu adalah nyata, sesungguhnya. Dan itulah K.H. A. Wahid Hasyim. Kekosongannya itu adalah kenyataan yang sesungguhnya, yang menjadikan suara bedug negeri ini berbunyi merdu.
    Terlepas dari semua kisah orang tentang KHA yang membahas tentang kiprah dan sepak terjangnya dalam membidani lahirnya dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada sisi lain yang mungkin jarang diungkap secara lebih komprehensif, tentang sikap luhurnya yang melampaui banyak manusia. Sikap yang mencerminkan kedalaman batin seorang sufi yang tidak hanya asik dalam untaian tasbih, tetapi senantiasa bertasbih yang tercermin dalam keputusan-keputusan politiknya. Pancasila, Kementerian Agama (dulu Departemen Agama) RI, dan PTAIN, adalah tiga hal menjadi bukti atas semua itu. Untuk membatasi tulisan ini, setidaknya dari tiga warisan Kyai Wahid tersebut, penulis hanya memilih Pancasila sebagai titik pijaknya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s