Ideologi Pendidikan Kita

Diakui atau tidak, dunia pendidikan kita sungguh telah terperangkap ke dalam kemelut yang mungkin belum pernah terbayangkan semula. Kritik sistim dan bongkar-pasang kurikulum -seperti yang ditempuh selama ini- ternyata tak pernah memuaskan. Maka apa salahnya jika kita melirik kepada ideologinya. Mungkin di sana ada jawabnya.

Pendidikan adalah bagian dari rekayasa sosial. Melalui pendidikanlah masyarakat dibentuk dan diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Tetapi pendidikan juga merupakan produk masyarakat. Dengan kata lain, ia juga bisa dilihat sebagai sebuah proses sosial. Sebab, bagaimanapun sistim atau modelnya, pendidikan tak mungkin terbebas dari pengaruh kesadaran dunia, cita-rasa, dan selera tertentu. Bahkan sangat boleh jadi ia dibentuk di bawah tekanan belenggu-belenggu struktural yang sedang berlaku.

Di dalam kritik ideologi (bukan kritik sistim) kita tak akan bertanya, misalnya; berapa sekolah telah dibangun, berapa sarjana telah dihasilkan, serta bagaimana kualitasnya atau bagaimana meningkatkan semangat belajar pada siswa. Kritik ideologi berbicara tentang sejarah, aspek psiko-sosiologis, bentuk dan isi pendidikan, serta hubungannya dengan tingkah laku masyarakat.

Feodalisme, masyarakat agraris, pengalaman dijajah 350 tahun, dan situasi dunia internasional merupakan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan ideologi pendidikan bangsa Indonesia. Tentu saja kita pun tak boleh lupa, bahwa “Politik Ada Maunya” merupakan pelajaran pertama yang kita warisi dari penjajahan Belanda.

Pribumi -ketika itu- dididik dan dicetak menjadi administrateur, tidak lain untuk dijadikan kaki-tangan politik kolonialis-imperialis mereka. Karena nya, wajar kalau kemudian setelah merdeka, kursi para pengambil keputusan didominasi mereka yang berselera dan bercita-rasa “indo”. Sebab hanya merekalah yang siap. Meski mereka adalah nasionalis-nasionalis sejati dan telah berjasa bagi republik ini, namun tak bisa dipungkiri bahwa -secara tak langsung- lewat sebagian dari mereka pulalah pengkultusan terhadap “barat” mulai ditanamkan. Dan yang demikian terjadi hampir di setiap bekas negara jajahan. Dendam terhadap penjajah secara menakjubkan berubah menjadi rasa “berterimakasih”. Kemudian mulailah “barat” menjadi acuan segala nilai kebajikan. Menjadi tolok ukur kesejahteraan, demokrasi, toleransi, atau apa saja. Di dalam suasana kejiwaan semacam inilah bangsa kita tumbuh dan dibesarkan.

Di awal masa kemerdekaan kita tak punya pilihan selain meneruskan target-target lama. Tentu saja kali ini di dalam semangat nasionalisme. Pendidikan diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sektor negara. Dan karena hampir seluruh sektor swasta hanya dikuasai keturunan Arab, Cina, dan India, mengabdi sebagai pegawai negeri seakan menjadi manifestasi semangat mengisi kemerdekaan ketika itu.

Tetapi karena belum banyak orang pintar, apalagi karena sebelumnya Belanda hanya mendirikan sekolah tinggi untuk hukum, teknik, dan kedokteran saja, jangan heran kalau ketika itu ada sarjana duduk di kementerian mengurus masalah di luar disiplin ilmu yang ia kuasai. Begitu juga di dunia pendidikan, tak sedikit yang mengajar bahkan diangkat menjadi guru besar di bidang spesialis yang mereka bukan ahlinya. Tentu ini berakibat tidak saja kepada mutu, tetapi juga kepada paradigma ilmunya.

Lahirnya jaringan kerja-sama antara perguruan tinggi nasional dengan universitas-universitas seperti Cornell University, UCLA, atau Massachusetss Institute of Technology di tahun 50-an ikut mewarnai perkembangan ilmu dan pendidikan kita. Indonesia pernah menjalin hubungan “Bapak-Anak Angkat” dengan Cornell University. Program ini secara tak langsung mempengaruhi bentuk kurikulum perguruan tinggi kita ketika itu dalam hal: apa yang harus dan apa yang tak perlu dipelajari, obyek penelitian, serta metodenya. Kalau Marshall Plan “membantu” kita supaya bisa jadi partner dagang, maka program -yang popular dengan sebutan Formington Scheme ini “membantu” kita agar bisa jadi sparing partner berpikir. Ini merupakan pelajaran selanjutnya bagi bangsa kita tentang “Politik Ada Maunya”.

Situasi politik awal tahun 60-an merubah arah perkembangan keilmuan dan pendidikan kita ketika itu. Kerja sama dengan universitas-universitas Amerika terputus. Ilmu-ilmu sosial berparadigma sosialis mulai tampil. Buku pelajaran sejarah juga ikut disesuaikan dengan haluan politik saat itu. Menjadi orang kaya ketika itu identik dengan kapitalis. Meski telah berjasa menciptakan lapangan kerja, wiraswastawan yang sukses mudah dicurigai telah berkolaborasi dengan imperialis, atau dituduh sebagai antek-anteknya. Akhirnya tak sedikit orang menempuh “jalur partai berkuasa” sekedar demi mempertahankan hidup.

Ketika Orde Baru berkuasa, keadaan berbalik. Pulangnya para sarjana kita dari studinya di Barat menambah barisan orang pintar. Para pendekar yang baru turun gunung itu mengoleh-olehi kita ilmu dan teori-teori sosial yang lagi “ngetren”, Modernism-nya Mc Clelland misalnya. Kita juga diperkenalkan dengan macam-macam isme pembangunan. Dan kita menjadi tak lagi canggung bergaul dengan mazhab-mazhab yang dominan di Berkeley, Sorbone, atau tempat-tempat lainnya, yang sedikit banyak juga bicara pendidikan.

Meski tidak semua agennya dari bangsa kita itu langsung berselera Amerika atau Prancis, tetapi kesan keberpihakan kepada logika-logika liberalis -baik dalam teori-teori yang diajarkan di sekolah-sekolah maupun dalam praktek sosialnya yang berwujud kebijakan-kebijakan pemerintah- sangat terasa. Ditandai dengan banyaknya orang pintar memainkan peran ganda, sebagai teoritisi yang mengajar di perguruan-perguruan tinggi sekaligus sebagi teknokrat.

Keadaan ini menguntungkan pemerintah, tetapi tidak bagi perkembangan ilmu. Yang diajarkan di perguruan tinggi tak lebih dari teori-teori yang membenarkan kebijakan pemerintah. Meski demikian, ada pula baiknya, karena hal itu telah menghidupkan banyak pihak. Dan entah, apakah ini juga termasuk pelajaran tentang “Politik Ada Maunya”?

Agaknya zaman ketika itu pun berpihak untuk memenangkan isme yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Dan ini sangat sesuai dengan kepentingan negara-negara kapitalis. Modal asing masuk, MNC-MNC (Multi National Corporation) hadir, kemudian industri-industri swasta pun tumbuh. Artinya, terbuka lagi lapangan kerja baru. Tetapi ternyata ini hanya menolong sesaat dan bagi sebagian orang saja. Sebabnya jelas. Industri-industri tersebut sudah tentu tidak dimaksudkan untuk jadi “panti asuhan”. Dan memaksakan konsep Padat Karya menurut logika bisnis mereka sama saja dengan bunuh diri.

Ketika ternyata pengangguran tidak berkurang, orang masih percaya bahwa kesalahan terletak pada skill, atau mental -kata sebagian lain. Solusinya, pendidikan kewiraswastaan masuk kurikulum, fakultas-fakultas politeknik dibuka, serta BLK-BLK didirikan dan perusahaan-perusahaan swasta dihimbau untuk membuka kesempatan magang. Hasilnya? Lahirlah istilah “Tenaga Siap pakai”. Setiap orang bangga dengan status ini. Sekolah-sekolah menjadikannya tema promosi dan perusahaan-perusahaan pun berjanji membelinya.

Maka ketika industri tercanggih yang kita miliki, seperti IPTN -yang tidak semua orang Indonesia pantas direkrut kecuali putra terbaiknya saja-, ternyata harus juga mengurangi karyawannya, kita pun terperangah. Ternyata kita memiliki begitu banyak orang pintar lagi siap pakai sampai-sampai sulit menampungnya dan terpaksa tidak dipakai. Boleh jadi ada yang bertanya; kenapa surplus orang pintar dan siap pakai itu tidak dimanfaatkan untuk membuat cabang-cabang IPTN, walau sekedar untuk memproduksi layang-layang? Lantas apa artinya “Tenaga Siap pakai”? Kenapa ternyata mereka tidak siap untuk tidak dipakai? Kenapa tak kita didik saja mereka sejak awal untuk menjadi “Tenaga Siap Tak Terpakai”? Dengan kata lain, kenapa bukan istilah “Tenaga Siap Cipta” -misalnya- yang kita masyarakatkan?

Di dalam “cipta” ada makna kemandirian dan kemampuan. Sedang di dalam “pakai” ada makna ketergantungan dan ketidakberdayaan. Tergantung dan tak berdaya di dalam memilih dan menentukan, seakan tak punya pilihan, serta dipaksa untuk menerima apa yang disodorkan. Manusia menjadi tak lebih dari sekedar operator bagi sebuah teknologi, bahkan untuk sebuah ideologi. Lantas, siapa yang diuntungkan dengan istilah itu? Mudah diduga, untuk kepentingan siapa sebenarnya istilah itu dimunculkan. Tentu itu bukan sekedar bahasa teknologi, apalagi psikologi. Itu bahasa ideologi!

Akhirnya, orientasi “Lapangan Kerja Selepas Sekolah” semakin mendominasi pertimbangan memilih bidang studi. Terlihat sekali ketika industri perbankan syariah tumbuh menjamur, sekolah-sekolah manajemen keuangan dan yang sejenisnya pun langsung surplus peminat. Gayung pun bersambut, karena “Politik Ada Maunya” semua orang pun ramai-ramai bikin sekolahnya. Mencetak orang untuk dijadikan administrateur para konglomerat. Kalau kemudian para alumninya berwiraswasta di bidang lain, itu terpaksa, karena ternyata penawaran lebih besar dari permintaan. Herannya, kita tak pernah berhenti percaya kepada janji-janji yang telah berulang kali memperdayakan, tak pernah berhenti berharap kepada teori-teori yang telah berulang kali mengecewakan.

Jelas ini masalah ideologi, jika pola-pola kebijakan pendidikan sepanjang sejarah ternyata tak pernah bersih dari “Politik Ada Maunya”. Selalu saja ada “vested interest”. Selalu saja berbau eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah,yang kaya terhadap yang miskin, yang pintar terhadap yang bodoh, dan yang merdeka terhadap yang tak punya pilihan.

Akhirnya kita dipaksa mengerti mengapa misalnya, sekolah melarang murid membeli buku kecuali yang telah disediakan. Mengapa guru-guru ikut mengatur pengadaan seragam murid. Mengapa di kota besar murid diperebutkan sementara di desa mereka yang wajib belajar sulit menemukan sekolah.

Lebih dari itu, “Politik Ada Maunya” menimbulkan dampak psikologis sekaligus sosiologis bagi kita. Budaya curiga dan buruk sangka merupakan dampak psikologisnya. Kita curiga kalau ada siswa akrab dengan dosennya, curiga kalau mendengar ada rencana perubahan kurikulum. Kita menjadi tak percaya pada keluhuran budi serta cenderung mencemoohkan sebagian orang -yang masih tulus- dengan tuduhan dan anggapan-anggapan yang menghinakan. Dampak sosiologisnya, lahirnya berbagai bentuk kolusi dan nepotisme di dalam sistim sosial kita. Mekanisme pertahanan diri -untuk bertahan hidup- pun memaksa kita beradaptasi dengan situasi ini. Symbiosis mutualistis!!! Semua berusaha mengambil keuntungan di dalam posisinya sebagai apa pun atau siapa pun. Tak perlu ada yang merasa dirugikan atau ditipu. Yang ada hanya kepura-puraan. Pura-pura mengerti sekaligus pura-pura tidak mengerti!!!

Nah, kritik ideologi – yang saya maksudkan di atas- itu bukan mempertanyakan ideologi dalam artian normatif. Dan jawabannya bukan pada deklarasi-deklarasi resmi, motto, atau retorika pejabat pemerintah. Tetapi di dalam rangkaian fakta; pengangguran terpelajar, ijazah AsPal, orientasi lapangan kerja selepas sekolah, minimnya guru dan sekolah di pedesaan (-sedangkan di perkotaan murid diperebutkan, sekolah mewah bertebaran, dan guru bejibun-), lembaga pendidikan bermasalah, komersialisasi, bentuk ketergantungan yang semakin kuat justru setelah melalui proses pendidikan, serta konsep-konsep -obyektif, ilmiah, netral atau rasional, bahkan indikator kesejahteraan, kemajuan, dan keterbelakangan- yang melulu mengacu pada tolak ukur Barat.

Kita tidak pernah membuang keyakinan “pendidikan merupakan proses moderenisasi, segala yang tidak sejalan dengan moderenisasi bukanlah pendidikan”. Itulah soalnya, itulah akar masalahnya. Ini andil sejarah!!! Kemudian pendidikan menjadi “gengsi”, karena menyandang sekaligus menghasilkan atribut-atribut moderenisme. Karenanya, tenaga, uang, dan waktu harus dikerahkan ke sana. Otomatis pendidikan menjadi komoditi. Sehingga kebijakan apapun yang ditempuh, “Politik Ada Maunya” pasti ikut berpartisipasi. Meletakkan akar masalah ini selalu dalam posisi di luar pembicaraan -sebagaimana yang terjadi selama ini- justru memperkuat dugaan bahwa itulah ideologi pendidikan yang kita anut selama ini. Atau, mungkin ada yang masih mau coba-coba mengatakan: ini bukan masalah ideologi, WOW jawabannya

Jargon Islam dengan pendidikannya merupakan jawaban komprehensif karena ia datang dengan membawa aturan yang memang dibutuhkan manusia, kajian filosofis dalam pendidikannya, di mana penulis mengajar filsafat pendidikan Islam mengkaji permasalahan ini dari sisi pemahaman yang mendalam. Wallahu A’lam nur s

7 thoughts on “Ideologi Pendidikan Kita

  1. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin, terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Dari tujuan tersebut, pelaksanaan pendidikan Indonesia menuntut untuk menghasilkan peserta didik yang memeiliki kualitas SDM yang mantap. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran.
    Penanggulangan masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kulitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajar baik, bukan tidak mungkin akan meghasilkan lulusan atau produk pendidikan yang siap untuk mengahdapi dunia kerja. Selain itu, pemantauan penggunaan dana pendidikan dapat mendukung pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kelebihan dana dalam pendidikan lebih mengakibatkan tindak kriminal korupsi dikalangan pejabat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang lebih terorganisir dengan baik juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti ini akan lebih bermanfaat dalam usaha penghematan waktu dan tenaga.

  2. Pemerintah adalah bagian dari Negara yang paling kasat mata dan dapat juga menjadi bagian paling penting dan paling aktif dari Negara, tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari Negara. Negara terdiri dari berbagai institusi yang masing masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam tatanan kehidupan kenegaraan.
    Menurut Dale (1989: 39 – 43), control Negara terhadap pendidikan umunnya dilakukan melalui empat cara. Pertama, system pendidkan diatur secara legal. Kedua, system pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas. Ketiga, penerapan wajib pendidikan (compulsory education). Keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam konteks tertentu. Dale (1989 : 59) menambahkan bahwa perangkat Negara dalam bidang pendidikan, sepeti sekolah dan administrasi pendidikan memiliki efek tersendiri terhadap pola, proses, dan praktik pendidikan.

  3. Pendidikan memiliki peranan penting dalam pengembangan kemampuan seseorang. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang nantinya menjadi bekal dalam kehidupan ditengah masyarakat. Isu tentang pendidikan menarik dan senantiasa aktual pendidikan tidak pernah lekang oleh zaman, mulai dari zaman Adam sampai zaman kita sekarang bahkan juga pada zaman-zaman berikutnya.
    Pendidikan juga tidak bisa lepas dari ideologi yang berkembang ditengah masyarakat. Ideologi ini turut mewarnai pendidikan sehingga pendidikan yang dilakukan ditengah masyarakat memiliki karakteristik tertentu yang identik dengan ideologi tertentu pula. Setidaknya ada tiga ideologi yang berkembang dalam dunia pendidikan, yaitu konservatif, liberal dan kapitalis. Perbedaan dari ketiga ideologi tersebut terkait dengan bagaimana pandangan manusia terkait dengan apa yang menimpanya. Hal ini akan berdampak pada metode dan cara pembelajaran yang diberikan oleh pendidikan dengan ideologi tertentu.

  4. Dalam tataran ideologi, pertarungan antara kapitalisme dan sosialisme mewarnai ideologi masyarakat dunia. Kapitalisme yang dimotori oleh Amerika berpegang pada kebebasan individu secara mutlak, sedangkan sosialisme yang dimotori oleh Rusia berpegang pada pembatasan terhadap kebebasan individu dan semuanya diatur oleh Negara untuk kepentingan bersama. Pertarungan ini akhirnya dimenangkan oleh Amerika sebagai pembawa bendera kapitalis yang akhirnya berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satunya pada sektor pendidikan.
    Kapitalisme global berimplikasi pada pengakuan terhadap hak individu. Hal ini menimbulkan paham liberalisme yang menekankan kebebasan pada masing-masing individu dalam segala hal. Dalam menghadapi hal tersebut, pendidikan dituntut untuk mempersiapkan generasi-generasi yang mampu berinteraksi dengan keadaaan yang terjadi sekarang. Untuk itu kemudian ideologi pendidikan liberal muncul. Selanjutnya tulisan ini akan membahas tentang ideologi pendidikan liberal saat ini.

  5. Masalah ideology terdapat empat alasan, yaitu: Pertama, terkait dengan istilah ‘ideologi’ pada dasarnya digunakan dengan merujuk pengertiannya yang luas yaitu konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Implikasi penggunaan ideologi dalam pendidikan adalah keharusan adanya konsep cita-cita dan nilai-nilai yang secara eksplisit dirumuskan, dipercayai dan diperjuangkan. Kedua, filsafat dan teori pendidikan lebih kental dengan muatan akademisnya sedangkan ideologi agak kurang tuntutan akademisnya, akan tetapi lebih diarah kepada aksi. Ketiga, didalam benturan peradaban sebagai dampak globalisasi, terjadi pergumulan ideologi dunia. Sementara Islam yang sarat dengan nilai-nilai universal dan transedental seharusnya dapat ditawarkan sebagai paradigma ideologi alternatif. Terlebih lagi, pendidikan sebagai wahana sangat strategis dalam membangun peradaban alternatif perlu diformulasikan dengan pendekatan ideologis sehingga memiliki daya pengikat dan penggerak untuk aksi. Keempat, di tengah-tengah munculnya semangat Islam progresif saat ini yang berorientasi pada Islam liberal dan humanis perlu ada acuan yang bertolak dari nila-nilai dasar Islam yang sejatinya sangat humanis, sehingga semangat progresivisme dan liberalisme tidak kehilangan akar akidahnya.

  6. Pada prinsipnya, yang dijadikan paradigma ideologi adalah prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat universal, yaitu Humanisme-Teosentris. Implementasi ajaran ini dalam praktik kehidupan dan pendidikan dapat fleksibel, selama substansinya tetap terpelihara, yaitu: menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana hakikat ajaran Islam, sebagai agama fitrah, memang ditujukan untuk kebutuhan manusia itu sendiri.

  7. paradigma ideologi pendidikan liberal dapat diartikan sebagai model dalam teori ilmu pengetahuan dalam usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat yang sesuai dengan paham, teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik yang bebasm berpandangan luas dan terbuka.
    Berkaitan dengan pendidikan, kaum liberal beranggapan bahwa persoalan pendidikan terlepas dari persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Dan pendidikan tidak memiliki kemudian lebih diarahkan pada penyesuaian atas sistem dan struktur sosial yang berjalan. Yang lebih diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari proses belajar mengajar sendiri, fasilitas dan kelas yang baru, modernisasi peralatan sekolah, penyeimbangan rasio guru-murid. Selain itu juga berbagai investasi untuk meningkatkan rnetodologi pengajaran dan pelatihan yang lebih effisien dan partisipatif, seperti kelompok dinamik (group dynamics) ‘learning by doing’, ‘experimental learning’, dan sebagainya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s