Pendidikan Anti Korupsi

Indonesia “Republik Korupsi”? Ya, idiom itu memang bisa menjadi sebuah stigma yang amat tidak nyaman bagi warga bangsa yang masih memiliki nurani. Namun, cobalah raba dan rasakan denyutnya! Betapa proses anomali sosial

bernama korupsi itu sudah demikian deras mengalir di berbagai lini dan lapis kehidupan, mulai pusat hingga daerah. Sekat-sekat kehidupan di negeri ini (nyaris) tidak lagi menyisakan spase yang nyaman untuk tidak berbuat korup.

Negeri kita telah lama dikenal sebagai negeri yang kaya. Namun, pemerintahnya banyak utang dan rakyatnya pun terlilit dalam kemiskinan permanen. Sejak zaman pemerintahan kerajaan, kemudian zaman penjajahan, dan hingga zaman modern dalam pemerintahan NKRI dewasa ini, kehidupan rakyatnya tetap saja miskin. Akibatnya, kemiskinan yang berkepanjangan telah menderanya bertubi-tubi sehingga menumpulkan kecerdasan dan masuk terjerembab dalam kurungan keyakinan mistik, fatalisme, dan selalu ingin mencari jalan pintas.

Kepercayaan terhadap pentingnya kerja keras, kejujuran, dan kepandaian semakin memudar karena kenyataan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan yang sebaliknya. Banyak mereka yang kerja keras, jujur dan pandai, tetapi ternyata bernasib buruk hanya karena mereka datang dari kelompok yang tak beruntung, seperti para petani, kaum buruh. Sementara itu, banyak yang dengan mudahnya mendapatkan kekayaan hanya karena mereka datang dari kelompok elite atau berhubungan dekat dengan para pejabat dan penguasa, bahkan oleh para mereka yang disebut kyai sekalipun.

Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap rasionalitas intelektual menurun karena hanya dipakai para elite untuk membodohi kehidupan mereka saja.

Mereka memuja dan selalu mencari jalan pintas untuk mendapatkan segala sesuatu dengan mudah dan cepat, baik kekuasaan maupun kekayaan. Korupsi lalu menjadi budaya jalan pintas dan masyarakat pun menganggap wajar memperoleh kekayaan dengan mudah dan cepat.

Sungguh demikian parahkah perilaku korup di sebuah negeri yang pernah diagung-agungkan sebagai bangsa yang santun, beradab, dan berbudaya? Haruskah negeri ini hancur dan tenggelam ke dalam kubangan dan lumpur korupsi hingga akhirnya loyo dan tak berdaya dalam menghadapi tantangan peradaban?

Berdasarkan fakta ironis semacam itu, masuk akal juga kalau ada yang pernah menggulirkan wacana pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi didasarkan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi mesti dilakukan secara integratif dan simultan yang mesti berjalan beriringan dengan tindakan represif terhadap koruptor. Karena itulah, pendidikan antikorupsi mesti didukung. Jangan sampai timbul keawaman terhadap korupsi dan perilaku koruptif.

Pendidikan antikorupsi perlu dirancang agar menggunakan pijakan multikutural sebagai basisnya karena banyaknya perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun kebudayaan. Dalam model multikulturalisme, masyarakat dilihat sebagai sebuah kepingan unik dari sebuah mosaik besar. Konsep multikulturalisme tidak sama dengan pluralisme. Pluralisme menekankan pengakuan dan penghormatan kepada adanya keragaman budaya dan suku bangsa, juga agama. Multikulturalisme menekankan keanekaragaman dalam persamaan derajat.

Pendidikan antikorupsi berbasis multikultural mengandaikan domain bangsa sebagai arena yang dipenuhi bermacam tipe manusia. Pendidikan antikorupsi berbasis multikultur didasari konsep perbedaan yang unik pada tiap orang. Setiap orang memperoleh peluang pembelajaran sesuai keunikannya. Pendidikan ini dikelola sebagai sebuah dialog, sehingga tumbuh kesadaran dari setiap warga akan pentingnya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Sampai tingkat lanjut menumbuhkan kesadaran kolektif, untuk secara bersama memberantas korupsi.

Memang sudah saatnya dunia pendidikan kita disentuh oleh persoalan-persoalan riil yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ketika perilaku korupsi sudah demikian mengakar di berbagai lapis dan lini kehidupan masyarakat, sudah seharusnya para siswa didik yang kelak akan menjadi penentu masa depan negeri ini, diperkenalkan dengan masalah-masalah korupsi untuk selanjutnya diajak bersama-sama memberikan sebuah pencitraan bahwa korupsi harus menjadi public enemy yang harus dihancurkan bersama. Para siswa didik perlu tahu betapa berbahayanya perilaku koprusi itu sehingga mereka diharapkan memiliki filter yang amat kuat untuk tidak tergoda melakukan tindakan-tindakan korup.

Persoalannya sekarang, perlukah pendidikan antikorupsi dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai mata pelajaran tersendiri? Ya, pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab, sebab jangan sampai kita mengulang bentuk-bentuk indoktrinasi yang cenderung dogmatis seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Penataran P4, misalnya, demikian masif dilaksanakan di segenap lapis birokrasi dan institusi, tetapi kenyataannnya justru pengamalan Pancasila hanya sekadar menjadi sebuah kekenesan dan kelatahan tanpa merasuk ke dalam roh dan jiwa.

Selain itu, korupsi sebenarnya merupakan persoalan kompleks dan rumit yang mencakup ranah hukum, sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun agama. Realitas sosial yang timpang, kemiskinan rakyat yang meluas serta tidak memadainya gaji dan upah yang diterima seorang pekerja, merebaknya nafsu politik kekuasaan, budaya jalan pintas dalam mental suka menerabas aturan, serta depolitisasi agama yang makin mendangkalkan iman, semuanya itu telah membuat korupsi semakin subur dan sulit diberantas, selain karena banyaknya lapisan masyarakat dan komponen bangsa yang terlibat dalam tindak korupsi. Karena itu, dekonstruksi sosial tak bisa diabaikan begitu saja dan kita perlu merancang dan mewujudkannya dalam masyarakat baru yang antikorupsi.

Nah, agaknya akan sia-sia saja pendidikan antikorupsi masuk ke dalam kurikulum pendidikan secara formal kalau tidak diimbangi dengan proses dekonstruksi sosial secara simultan. Berbagai komponen masyarakat perlu menjadikan perilaku korupsi ini sebagai tindakan tidak bermartabat yang bisa menyengsarakan hajat hidup rakyat banyak. Supremasi hukum harus jalan. Seiring dengan itu, para siswa didik juga perlu diajak berdialog dan mengikuti proses pembelajaran secara terbuka dan interaktif melalui pemaparan perilaku korupsi dan dampaknya bagi masyarakat luas. Dengan cara begitu, perilaku antikorupsi dengan sendirinya akan masuk ke dalam ranah nurani dan jiwa siswa didik sehingga kelak mereka benar-benar menjadi generasi masa depan yang bersih dan bermartabat. Wallahu A’lam nur s

9 thoughts on “Pendidikan Anti Korupsi

  1. Dunia pendidikan saat ini ada pada aras diametrikal yang saling bertolak belakang. Di satu sisi harus memainkan perannya sebagai penjaga dan pelestari nilai-nilai dan ajaran moral, pada sisi lain pendidikan dituntut melahirkan individu-individu yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia pendidikan sebagai lokomotif utama pembentuk karakter dan jati diri bangsa justru berada dalam paradok yang kontraproduktif. Di satu sisi mengajarkan nilai-nilai moral namun di satu sisi terjadi melanggar nilai-nilai dan ajaran moral. Materialisasi dan politisasi pendidikan adalah fenomena terjadinya paradok ini. Dunia pendidikan sendiri mengalami krisis identitas dan kehilangan karakternya sebagai agen perubahan. Ideologi pendidikan yang tidak jelas menjadikan dirinya terombang ambing, dan cenderung kehilangan rasa percaya diri akan kekuatan dirinya. Untuk tetap berperan aktif dalam membentuk jati diri bangsa dan sebagai agen perubahan dunia pendidikan harus membebaskan diri dari belenggu yang melahirkan paradoknya, membangun percaya diri dan menemukan paradigma yang sesuai. Pendidikan profetik ditawarkan sebagai sebuah paradigma pendidikan yang mampu mensintesakan antara keinginan sistem pendidikan modern dan sistem pendidikan yang menginginkan terjaganya nilai-nilai moral.

  2. Banyak faktor ikut mempengaruhi, yang berkontribusi penting adalah korupsi. Merebaknya korupsi di hampir semua sendi kehidupan formal politik, pemerintahan, hukum, dan lain-lain, bahkan seakan-akan sudah membudaya dalam masyarakat kita. Harus segera di cari solusinya, diantaranya adalah perbaikan sistem, mekanisme, prosedur (melalui reformasi birokrasi dalam pengertian yang formal), dan segera memperbaiki mentalitas, budaya, mindset bahwa korupsi harus menjadi musuh bersama. Budaya tidak korup dimulai dari keluarga, pendidikan dasar, menenga, atas dan perguruan tinggi. Tidak saja dari design kurikulum formal, tapi bisa juga dilaksanakan sebagai kebiasaan nonformal di sekolah

  3. Pembentukan watak dan jiwa individu banyak dipengaruhi oleh pengalamannya di masa kanak-kanak serta pola pengasuhan orang tua.
    Berdasarkan konsepsi Psikologi tersebut, para ahli Antropologi berpendirian bahwa dengan mempelajari adat-istiadat pengasuhan anak yang khas akan dapat mengetahui adanya berbagai unsur kepribadian pada sebagian besar warga yang merupakan akibat dari pengalaman-pengalaman mereka sejak masa kanak-kanak.
    Penelitian mengenai etos kebudayaan dan kepribadian bangsa yang pertama-tama dilakukan oleh tokoh Antroplogi R. Benedict, R. Linton, dan M. Mead. Sehingga menjadi bagian khusus dalam antropologi yang dinamakan personality and culture.

  4. Pendidikan anti korupsi di sekolah dapat dilaksanakan menggunakan dua jalur. Pertama, disisipkan dalam semua pelajaran. Langkah awal bisa dimulai dari pelajaran pendidikan agama, PKn dan Bahasa Indonesia. Kedua, melalui kegiatan eksrakurikuler, termasuk di dalamnya kampanye anti korupsi, pembuatan majalah dinding (mading), pembagian pamlet, dan penyuluhan-penyuluhan anti korupsi dengan mengundang pakar-pakar bidang hukum maupun politik (misalnya polres, jaksa, maupun pejabat pemerintahan). Kegiatan yang lain bisa dengan menyelenggarakan berbagai lomba, seperti membuat karangan anti korupsi, pidato anti korupsi, puisi anti korupsi, karikatur anti korupsi, cipta lagu anti korupsi dan sejenisnya.

  5. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah menciptakan kesadaran kepada seluruh masyarakat. Dalam pendidikan anti korupsi ini harus melibatkan semua pihak, bukan hanya dari kalangan pendidikan. Sangat tidak mungkin sekolah mengajarkan anti korupsi tapi tidak memahami berbagai bentuk pelayanan masyarakat dari berbagai departemen. Karena tindak korupsi (seperti penyuapan), tentunya banyak terjadi di lembaga-lembaga tersebut.

  6. Pendidikan anti korupsi berkewajiban untuk :
    1. Mengenalkan seluk-beluk korupsi, yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, alasan, maupun akibat korupsi.
    2. Mendukung ketegasan terhadap tindak korupsi
    3. Menujukkan tindakan perang terhadap korupsi
    4. Menggagas materi anti korupsi yang akan dimasukkan pada kurikulum sekolah, seperti : a) Nilai-nilai anti korupsi (demokratis, kepekaan sosial, kejujuran, peningkatan pribadi dan sebagainya, b)Memperkuat kemampuan diri (seperti berkomunikasi, berpikir kritis, mampu membuat perencanaan, mengatur waktu, keuangan dan sejenisnya, bertindak kreatif, membuat inisiatif, merdeka, bertanggung jawab, menyelesaikan konflik, kepemimpinan dan sebagainya)

  7. Tema Pendidikan anti korupsi
    1. Konsep korupsi. Termasuk di dalamnya membedakan korupsi dengan tindak kejahatan lainnya.
    2. Akibat korupsi. Meliputi akibat korupsi dari segi ekonomi, sosial, politik, dan moral. Termasuk di dalamnya bahaya yang tampak dan tersembunyi, serta korban-korban dari kejahatan korupsi.
    3. Sejarah korupsi. Berisi perkembangan korupsi dari masa ke masa. Penyebab korupsi dari sisi psikologis, budaya, sosial, dan politik. Termasuk di dalamnya korupsi di ranah demokrasi (misal dalam partai politik, pemilu, dewan, pemerintah, pengadilan dan pejabat lokal lainnya)
    4. Perang melawan korupsi. Termasuk di dalamnya peran masyarakat, mass media. Kekuatan perundang-undangan, kode etik, dan aturan-aturan lain. Berbagai strategi dan program untuk mencegah dan mengurangi tindak korupsi.
    5. Permasalahan yang muncul dalam perang melawan korupsi.

  8. Tujuan akhir pendidikan anti korupsi ini adalah membentuk pribadi yang memiliki kesadaran tinggi melawan tindak korupsi, tidak mentolerir tindak korupsi, dan mampu mengurangi tindak korupsi.
    Dalam pendidikan anti korupsi ini juga ditanamkan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai antikorupsi ini sejalan dengan pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nilai-nilai antikorupsi juga telah dikenalkan oleh KPK melalui Buku Dongeng Anti Korupsi. Nilai-nilai yang dimaksud, meliputi : kerjasama, keadilan, tanggung jawab, kepedulian, kejujuran, kedisiplinan, keberanian, kegigihan, dan kesederhanaan.

  9. Nova lailatul munafi’ah PERGUNU 1B
    perjuangan pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan karena memiliki tingkat keefektifan yang tinggi dalam membentuk suatu pemahaman yang menyeluruh pada masyarakat tentang bahaya korupsi. Dari pemahaman pada nantinya akan menghasilkan suatu persepsi atau pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia. Selama ini harus kita akui bahwa kita belum menjadikan korupsi sebagai musuh utama yang harus dihilangkan, inilah yang menjadi penyebab mengapa korupsi bukannya makin sedikit malah sebaliknya semakin membukit. Dengan kenyataan seperti ini perjuangan pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan bukanlah sebuah alternative melainkan sebuah kewajiban !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s