Pondok Pesantren dan Kepentingan Politik

Pondok Pesantren merupakan lembaga studi Islam yang punya nilai historis terhadap gerakan sosial keagamaan. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Maka wajarlah apabila banyak kalangan yang

menyebutnya sebagai “Bapak” pendidikan Islam di negara yang mayoritas penduduknya umat Islam ini. Pondok pesantren lahir karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat, karena pada zaman dahulu belum ada lembaga pendidikan formal yang mengajarkan pendidikan agama.

Kelahiran Pondok pesantren karena adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Karena lahir dari tuntutan dari umat ini, maka pondok pesantren selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terasing. Dalam waktu yang sama segala aktivitasnya juga mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat sekitar.

Pada dasarnya pondok pesantren bukan hanya sekedar lembaga pendidikan. Pesantren juga merupakan medium budaya dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh KH. Abdurrahman Wahid, jarang sekali orang yang berpandangan demikian. Pondok pesantren bukan hanya lembaga pendidikan intelektual, akan tetapi juga, pendikan spiritual, pendidikan  moral, dan sebagai lembaga pendidikan social kemsyarakatan. Di sisni pesantren mendidik masyarakat kehidupan praktis di masyarakat dan bagaimana seorang santri menjalankan peran social (social role) dalam masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan dan medium kebudayaan masyarakat, pondok pesantren dapat berperan aktif dalam kehidupan social masyarakat termasuk peran politik. Pesantren mempunyai asset yang cukup handal dan tidak bisa diremehkan. Asset-aset ini bisa diarahkan untuk memacu kemajuannya, akan tetapi apabila ada salah langkah dalam pengelolan asset dan memainkan perannya maka tidak mustahil yang terjadi adalah sebaliknya, ia akan ditinggalkan oleh simpatisan dan civitas akademikanya.

Berangkat dari pemahaman di atas, ada dua tuntutan  yang dihadapkan pada pondok pesantren dan seluruh civitas akademikanya, termasuk Kiyai yang menjadi “tuan” di dalamnya. Di satu sisi, sebagai lembaga pendidikan, pesantren dituntut dapat berkembang dinamis, menyesuaikan diri seiring dengan perdaran denyut nadi waktu yang terus mengalir. Hal ini dilakukan agar pesantren tidak tertinggal oleh kemajuan dunia modern. Pesantren harus dapat membuktikan dirinya bahwa dia bukanlah institusi pendidikan “kelas dua” yang terpinggirkan, kumuh, kolot dan anti kemajuan. Pesantren harus dapat memaksimalkan potensi yang telah dimilikinya; memnambah wawasan dan berinteraksi secara maksimal dengan kemajuan zaman; berperan lebih aktif dalam ranah sosial masyarakat secara maksimal; mengaktualisasikan diri dalam rangka membangun masyarakat intelektual yang shalih.

Di satu sisi, dalam menjalankan peran sosial masyarakat, khususnya peran politik, pesantren dituntut agar tidak terjun ke ranah yang dianggap profan dan sering menimbulkan fitnah ini. Pesantren dituntut netral dan independent tidak terlibat dalam politik praktis dan mendukung partai politik terntentu, atau mem back up tokoh politik tertentu. Sebab sebagaimana dipahami bahwa politik di Indonesia sangat sarat dengan fragmentasi kepentingan sesaat, sedangkan pesantren merupakan kawah condro dimuko yang membawa misi ketuhanan yang berlaku dalam jangka waktu yang tak terbatas. Moralitas dan misi keagamaan dalam tradisi pesantren sangatlah berbeda dengan moralitas dan misi politik. Moralitas dan misi pesanren bersandar pada citra ilahi yang mengandaikan totalitas pengabdian dan keihlasan yang terkait dengan dimensi esoterik yang bersifat metafisik sedangkan politik bercorak profan, sekuler dan terkait dengan posisi kuasa. Oleh karen itu untuk menjaga pamor dan khaisma yang melekat pada dirinya, pesantren beserta seluruh civitas akademiknya diharapkan menjauhi ranah ini.

Dua opsi

Aset politik yang terkandung dalam pondok pesantren yang besar menjadikannya sering kali menjadi rebutan partai politik dan para kandidat kepala daerah, DPR dan bahkan calon presiden. Bargaining position inilah yang mendatangkan godaan politik yang cukup mempesona bagi pesantren. Karir di ranah politik bagi santri atau Kiyainya, atau bantuan material yang berlimpah dari siapa atau partai yang telah berhasil didukungnya.

Aset politk yang dimiliki pesantren membawanya untuk memilih dua opsi sikap yang sama-sama mengandung risiko dan membawa konsekuensi baik internal maupun eksternal. Pesantren bebas menentukan pilihannya. Pertama, pesantren bersikap netral dan independen, tidak terjun lengsung ke medan politik praktis. Pesantren berkonsentrasi penuh pada bidangnya, yaitu mendidik masyarakat mencerdaskan dan membentuk masyarakat yang shalih secara spiritual dan sosial tanpa bersinggungan langsung dengan politik praktis. Konsekuensi dari sikap netral ini mungkin hanya tidak mendapatkan bantuan yang biasanya dijanjikan atau diberikan oleh partai atau seseorang yang sedang menjadi calon legislatif atau eksekutif.

Sebagaimana maklum bahwa pesantren, baik secara fisik maupun mental dibangun sendiri oleh Kiayinya dengan bantuan seadanya dari masyarakat. Apabila sang Kiyai memang kaya dan mempunyai jaringan silaturrahmi yang luas, khususnya dengan mereka yang beruang maka pesantren akan lebih cepat maju, khususnya bangunan fisiknya. akan tetapi sebaliknya, jika sang Kiyai sebagai pengasuh hidup pas-pasan, tidak mempunyai jaringan dan dukungan masyarakat tidak maksimal maka biasanya pesantren akan susah berkembang. Kondisi inilah yang biasanya mengundang partai atau seseorang yang mempunyai kepentingan politik untuk datang dengan membawa misi politik dengan imbalan mendapatkan dukungan. lebih-lebih jika pesantren tersebut mempunyai santri yang banyak, maka bisa menjadi komoditas dam aset politik yang sangat berharga.

Kedua, pesantren atau Kiai pengasuhnya ikut terjun ke duni politik dengan mendukung partai politik atau tokoh politik tertentu. Dengan ikut mendukung politik tertentu ini biasanya peantren akan mendapat reward dari partai atau tokoh yang didukung. Bantuan biasanya diberikan untuk membangun sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan di pesantren. Namun demikian ada sisi negatif apabila pesantren ikut politik yaitu akan terjadi kesenggangan dengan masyarakat atau pesantren lain yang netral atau mendukung partai atau tokoh politik yang berbeda dengan pesantren tersebut. Bahkan, dengan kedewasaan berdemokrasi, tidak jarang para santri di suatu pesantren berbeda pandangan dengan kiai yang mendukung partai atau politik tertentu meninggalkan pesantren tersebut.

Kedua opsi di atas mempunyai konsekuensi masing-masing. Yang jelas alangkah lebih elegannya apabila Kiai dengan pondok pesantrennya bersikap netral. Kepentingan politik hanya terbatas baik ruang dan waktunya. Hendaknya berfikir lebih jernih bahwa politik hanya menghentikan langkahnya kepada kepentingan sesaat, padahal pesantren akan terus melangkah tanpa henti untuk mengkawal umat ini. Wallahu A’lam nur s

6 thoughts on “Pondok Pesantren dan Kepentingan Politik

  1. Pengabdosian substansial kebudayaan Barat (budaya teknologi) mensyaratkan perubahan fungsi mendasar dari pondok pesantren, yaitu perubahan dari fungsi pengembangan budaya tradisional yang sifatnya lokal menjadi fungsi pengembangan budaya nasional yang sifatnya besar dan global. Perubahan fungsi budaya, dalam hal ini berarti perubahan prioritas dari nilai-nilai kehidupan yang selama ini dianut. Jika budaya teknologi menerobos sistem tradisional tanpa menimbulkan perubahan prioritas nilai-nilai kehidupan pondok pesantren (atau secara perlahan-lahan diintegrasi), dapat menimbulkan reaksi (defensif) budaya. Misalnya, dalam bentuk gerakan nativistik di pondok pesantren yang berusaha menyusun kembali ( restrukturisasi) dari nilai utama yang dihayati. Reaksi-reaksi nativistik (pribumisasi) ini muncul ketika situasi disharmoni dalam sistim budaya tradisional terjadi, sebagai akibat penetrasi sumber-sumber eksogeneus. Reaksi defensif bisa juga timbul karena diskrepans antara kesediaan pondok pesantren memakai produk material dari budaya teknologi, tidak dibarengi oleh kesediaan mengadopsi aspek non materialnya (nilai, etos, dan sebagainya). Padahal aspek material suatu kebudayaan tidak netral. Artinya tidak terpisahkan dari aspek non-material kebudayaan yang menghasilkannya.
    Apakah dengan asumsi di atas dan dalam kurun waktu tertentu, pengabdosian aspek material (sarana teknologi) akan berdampak penetrasi aspek non material budaya teknologi? Bila itu terjadi, apakah terjadinya perubahan fungsi pondok pesantren dalam kerangka pengembangan kebudayaan nasional juga dipengaruhi oleh pengabdosian aspek sarana teknologi dan penetrasi budaya teknologi? Teori kesenjangan budaya (the cultural lag theory) berasumsi bahwa alih budaya non material dengan jarak waktu tertentu, akan terjadi sebagai akibat pengabdosian elemen-elemen budaya materi. Cepat lambatnya tergantung pada kapasitas adaptasi masyarakat atau budaya inferior untuk menerima komitmen pihak superior
    Era industrialisasi sendiri akan membawa perubahan sosial, antara lain sikap rasional dan pragmatisme serta serba kepraktisan. Hal ini akan berbenturan dengan budaya-budaya keagamaan yang masih tampak di beberapa pesantren. Di satu pihak, hasil teknologi tepat guna sukar diterapkan oleh para santri di pedesaan, apabila sikap keberagamaan tidak segera dihadapi dengan dakwah pembangunan dan pendidikan terpadu antara masalah agama an sich (keimanan dan ibadah) dengan pendidikan penalaran .

  2. KYAI, PESANTREN DAN POLITIK
    Di tengah konstelasi politik nasional saat ini. Kyai merupakan power yang berpengaruh atas kemenangan partai yang ikut berkompetisi di setiap pemilu khususnya di Indonesia. Sosok kyai menjadi incaran para politisi untuk dimintai restunya, atau bahkan melibatkannya dalam kepengurusan partai. Tim sukses yang telah dibentuk para header partai sekarang ini menunjukkan bahwa peran para kyai yang signifikan akan dapat meraup suara. Dalam menentukan capres-cawapres atau caleg-cawaleg sekalipun, tidak akan terlepas dari keikut-sertaan para kyai yang punya basis massa yang riil.

    Mementingkan Diri Sendiri
    Hah, yang menjadi pertanyaan saat ini, Apakah permintaan restu para politisi saat ini untuk kemaslahatan umat…? atau, hanya untuk mengejar status sosial dan kekuasaan..? Pertanyaan ini sangat krusial sekali karena ini semua akan menentukan masa depan bangsa yang masih dalam cengkeraman Krisis Multidimensi.
    Namun bila kita melihat dan menganalisis perilaku politisi sekarang ini, restu kiai hanyalah untuk memuluskan jalannya menuju RI-1. Seandainya niat para politisi baik dan benar–benar ingin mengabdi kepada masyarakat, kenapa mereka mendekati Kiai hanya ketika mereka membutuhkan dukungan, padahal sebelumnya mereka sama sekali tidak memperhatikan kiai dan umatnya ?. Intinya, seandainya Kyai tidak mempunyai banyak umat, maka Kyai tidak akan pernah laku di ranah politik karena mereka dianggap primitif dan tidak tau sama sekali urusan politik yang njelimet itu. Bahkan sebelumnya, kiai dan pesantren, dan para pengikutnya, dikatakan sebagai problem bangsa. Karena Kiai dan komunitasnya merupakan tipe kelompok tradisionalis yang selalu mempertahankan nilai-nilai tradisi yang dibanggakan masyarakat dan para Kiai sulit diajak berpikir rasional di tengah gelombang modernitas yang kompleks dan kompetitif sekarang ini.

    Krisis figure.
    Lebih parah lagi, akibat buruk itu menimpa pada pesantren yang dikelola Kiyai. Banyak kiyai yang telah terjun dalam dunia politik praktis sehingga melalaikan eksistensi pesantren yang dimilikinya. Padahal kita tahu, dari pesantren inilah Sang Kiai mentransformasikan nilai-nilai spiritual-keagamaan dalam masyarakat sehingga masyarakat menemukan kehidupan sejatinya dari Sang Kiai. Kepergian kiai di tengah-tengah pesantren dan masyarakat jelas telah menghilangkan sosok pemimpin dan teladan yang dianut dan dijadikan pijakan dalam masyarakat. Para santri tidak akan lagi mengaji dan menimba ilmu dari Sang Kiyai, dan akibatnya stok santri yang nantinya didamba-dambakan menjadi kader kiai sudah sangat langka sekali ditemukan di zaman ini. Selain itu, pola hubungan antara santri dan kiai seakan mengalami kesenjangan. Demikian juga dengan masyarakat dan kiyai. Krisis figur yang dialami pesantren ini sangat berbahaya. Bagaimanapun pesantren merupakan lembaga pendidikan keislaman yang genuine di Tanah Air tercinta ini, dan telah membuktikan dirinya dalam mencetak kader-kader bangsa yang mengedepankan kejujuran, kebersamaan, dan keadilan. Untuk itu sudah saatnya sekarang kita melakukan penyelamatan lembaga pesantren ini agar tetap eksis dan menjalankan peran utamanya dalam masyarakat. Sudah saatnya para kiai lebih mengedepankan pengembangan pesantrennya daripada sibuk terjun di dunia politik praktis yang ujung-ujungnya hanya akan menelantarkan santri dan pesantrennya.

    Memperkuat ”Civil Society”
    Sudah saatnya Kiyai kembali pada medan dakwah aslinya di lingkungan sendiri. Karena ternyata dakwah kiai di tengah dunia politik yang penuh kecurangan, tipu muslihat, malah menjerumuskan Kiyai ke lubang kehancuran dan kehinaan. Dan bila kita melihat, keterlibatan Kiyai di panggung politik, ternyata juga tak memberikan sumbangan berarti dalam menciptakan perilaku politik yang berakhlak. Nilai-nilai spiritualitas seperti keadilan, persamaan, dan amanah gagal ditransformasikan dalam kehidupan politik, bahkan tidak bisa dipungkiri, dalil agama yang dimiliki kiai digunakan untuk melegitimasi peran politiknya yang kadang-kadang keluar dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan ada semacam distorsi terhadap dalil agama dalam melanggengkan kekuasaan.
    Gagasan agar kiai kembali ke medannya sekarang ini menemukan momentumnya di tengah tuntutan penguatan masyarakat sipil. Bidang garapan kiai dalam memberdayakan civil society sesungguhnya banyak sekali, melebihi bidang garapan dunia politik praktis. Sebagai kekuatan masyarakat, ke depan kiai harus memposisikan dirinya sebagai oposisi ekstra parlementer bagi eksekutif, legislatif, dan yudikatif menuju pemerintahan yang bersih dan menjadi Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur.
    Kemampuan kiai dalam memperkuat civil society inilah yang sebenarnya akan tetap menjaga nama baik dan reputasi kiai di mata masyarakat. Kiai akan tetap dianggap sebagai culture broker dan pemimpin, yang segala perilaku dan pemikirannya akan selalu menjadi suri tauladan yang mengajak masyarakat ke jalan yang benar. Bahkan dengan kharismanya, ia akan berdiri di atas semua golongan dan menjadi penawar racun perseteruan dalam kita berbangsa dan bermasyarakat.

  3. Menurut Prof. Azyumardi Azra (2001:80), santri memainkan peran penting dalam kecenderungan islamisasi atau re-islamisasi di kalangan umat Islam Indonesia yang, menurut dia, telah terlihat dalam dua dekade terakhir ini. Proses ‘kebangkitan Islam’ ini diindikasikan oleh bertambahnya jumlah masjid dan tempat ibadah lainnya di Indonesia, pertumbuhan jumlah orang yang pergi haji ke Arab Saudi, dan berdirinya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga Islam baru, seperti Bank Islam dan Asuransi Islam. Istilah selain dari kebangkitan Islam yang sering dipakai di Indonesia untuk menggambarkan kecenderungan tersebut adalah ‘santrinisasi’.

    Proses santrinisasi tersebut mulai dengan santri yang mengalami re-islamisasi selama pendidikannya di pesantren karena proses penanaman ajaran dan praktik-praktik Islam lebih intens di lingkungan sistem pendidikan pesantren daripada sistem pendidikan lain. Selanjutnya, santri-santri membawa pulang ilmu dan pelajaran yang mereka dapat di pesantren dan menyampaikan kepada keluarga dan orang tuanya. Menurut teori Prof Azyumardi Azra (2001:80), santri bahkan “mengajarkan kepada orangtua mereka yang acapkali hanya mengetahui sedikit tentang Islam. Umumnya orang tua merasa malu akibat ketidaktahuan mereka mengenai ajaran dan praktik Islam tertentu. Akibatnya, agar tidak mengecewakan sang anak, mereka mulai mempelajari Islam.”

  4. Sulistiana pergunu 1B

    Keterlibatan pesantren dalam Pemilihan Umum di Indonesia mengalami perubahan besar. Dulu di masa Orde Baru, pesantren merasa tidak nyaman jika didekati politisi. Saya jadi teringat dengan sindiran banyak orang, “kalau pesantren dimasuki partai tertentu, terutama partai pemerintah, maka biasanya santrinya langsung habis. Mereka pergi meninggalkan kyainya yang menerima bantuan partai pemerintah”. Itu berlaku pada zaman Orde Baru, yang memang sangat hegemonik terhadap kehidupan sosial-politik masyarakat.

    Itu adalah zaman dulu. Sekarang situasinya berbeda. Pesantren sudah tidak lagi alergi terhadap partai politik; apa pun posisinya, sebagai partai pemerintah atau partai oposisi. Hal ini nampak jelas bahwa pesantren setelah jatuhnya Orde Baru justru memainkan posisi yang strategis dalam percaturan politik. Pesantren masih dianggap memiliki kekuatan penyedot suara. Tak heran jika banyak politisi yang datang ke pesantren untuk meminta restu.

    Setelah diamati dan diperiksa sepak terjang kyai pesantren dalam kancah politik praktis ternyata membawa perubahan pada penilaian masyarakat terhadap kyai pesantren. Kyai yang dulunya sangat disegani oleh masyarakat, bisa tidak lagi disegani, karena terjung ke dalam politik praktis. Alasan yang biasa disampaikan oleh masyarakat adalah karena perilaku kyai sudah berubah; tidak lagi menjadi panutan akibat sudah melakukan perbuatan yang tidak patut. Meskipun kasusnya tidak banyak, tetapi figur kyai menjadi turun. Jika dulu kyai menjadi tuntunan, bisa menjadi tontonan.

    Berdasarkan penelitiannya di Garut, Hiroko Horikoshi (1987) memberi kesimpulan, bahwa kyai merupakan perantara (intermefary forces), sekaligus sebagai agen yang mampu menyeleksi dan mengarahkan nilai-nilai budaya yang akan memberdayakan masyarakat. Fungsi mediator ini dapat juga diperankan untuk membentengi titik-titik rawan dalam jalinan yang menghubungkan sistem lokal dengan keseluruhan sistem yang lebih luas, dan sering betindak sebagai penyanggga atau penengah antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan, menjaga terpeliharanya daya pendorong dinamika masyarakat yang diperlukan.

    Di Pemilu 2014 nanti, pesantren mestinya melakukan pendefinisian ulang terhadap peran sosial politiknya agar tidak terjebak dalam permainan politik praktis. Kebesaran pesantren sesungguhnya sangat tergantung kepada posisi dan peran kyainya. Maka, kyai harus bisa menempatkan dirinya dalam pergaulan sosial-politik demi kepentingan umat. Perjalanan politik yang selama ini dilakukan oleh kyai seharusnya menjadi pelajaran berharga dalam mereposisi pesantren dan kyai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

  5. Sejarah telah membuktikan, bahwa kehadiran pondok pesantren telah mengambil peran penting dalam perintisan dan pengisian kemerdekaan Indonesia yang kaya dengan kebudayaan. Karena itulah tidak heran bila Dr. Sutomo dan Ki Hadjar Dewantoro sewaktu “Polemik Kebudayaan” di Perguruan Indonesia Solo pada tanggal 8-10 Juni 1935 mengusulkan agar dalam mengembangkan kebudayaan nasional ada perhatian yang lebih banyak untuk sistem pendidikan pesantren, di samping warisan kebudayaan nenek-moyang, dan untuk “puncak-puncak” kebudayaan suku-suku bangsa di daerah.
    Sebagai bagian dari kebudaya nasional, maka pesantren diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia; tetapi juga sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipakai oleh semua warganegara Indonesia yang beraneka ragam itu, untuk saling berkomunikasi dan dengan demikian dapat memperkuat solidaritas.

  6. Nova lailatul munafi’ah PERGUNU 1B

    Pondok Pesantren merupakan pusat pendidikan Islam, dakwah dan pengabdian masyarakat yang tertua di Indonesia. Pondok pesantren diakui sebagai sistem dan lembaga pendidikan yang memiliki akar sejarah dengan ciri-ciri khas pula. Keberadaannya sampai sekarang tetap berdiri kokoh di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terbukti pesantren saat ini masih menampakkan keaslian, kebhinnekaan dan kemandiriannya walaupun usianya setua proses islamisasi di negeri ini.

    Keadaan yang sebenarnya menunjukkan bahwa dekade terakhir ini mulai dirasakan ada ‘pergeseran’ peran dan fungsi pesantren. Peran dan fungsi pesantren sebagai kawah candradimuka orang yang rasikh fi ad-diin (ahli dalam pengetahuan agama) terutama yang terkait dengan norma-norma praktis (fiqh) semakin memudar. Hal ini disebabkan antara lain desakan gelombang modernisasi, globalisasi dan informasi yang berakibat kuat pada pergeseran arah hidup masyarakat. Minat masyarakat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama semakin kendor. Kondisi bertambah genting dengan banyaknya ulama yang mesti menghadap Allah sebelum sempat mewariskan keilmuan dan kesalehannya secara utuh kepada generasi selanjutnya. Faktor inilah yang ditengarai menjadikan produk pesantren dari waktu ke waktu mengalami kemunduran, baik dalam amaliah, ilmiah maupun budi pekerti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s