Wajah Dunia Pendidikan Kita

Tidak dapat dimungkiri, bahwa pendidikan memunyai peranan yang sangat penting dalam proses kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi kualitas pendidikan di suatu bangsa, semakin tinggi pula kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.

Dan ini akan berimbas pada kemajuan peradaban bangsa tersebut. Sebaliknya, rendahnya kualitas pendidikan akan berdampak pada rendahnya mutu SDM, yang pada gilirannya akan menghambat kemajuan peradaban bangsa tersebut. Persoalannya, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tidak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan sejumlah prasyarat tertentu demi kelancaran proses penciptaan mutu pendidikan. Dari mulai tersedianya tenaga pengajar profesional, yang kompeten dan memiliki integritas serta dedikasi tinggi, terlengkapinya fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang dalam proses belajar mengajar, serta efektif dan efisiennya kurikulum, dan sejumlah prasyarat lainnya. Dalam konteks Indonesia, sejumlah prasyarat yang harus ada demi penciptaan mutu pendidikan tersebut belum seluruhnya terpenuhi. Kalaupun ada sekolah atau lembaga pendidikan yang memiliki sejumlah komponen prasyarat yang cukup memadai, tentu membebankan biaya yang tinggi kepada peserta didiknya. Sehingga, tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat kebanyakan. Inilah persoalan klise dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Di satu sisi, kita mendambakan kualitas pendidikan yang baik untuk seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, untuk memperoleh kualitas pendidikan yang baik, masyarakat harus menyediakan dana yang tidak sedikit. Sementara, kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat negeri ini sangat memprihatinkan. Landasan Yuridis Pada hakekatnya, bila merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan dalam UU No. 20/2003 pasal 5, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dari beberapa landasan yuridis di atas, maka jelas bahwa seluruh lapisan masyarakat negeri ini berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan untuk memperolehnya, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasinya. Ironisnya, pemerintah sebagai penyelenggara negara, hanya rajin mendengungkan pentingnya pendidikan bagi warga negara, tanpa memberikan solusi terbaik untuk penyelenggaraan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Hal ini terlihat dengan kurangnya anggaran pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD, yang sampai saat ini masih tidak lebih dari 20%. Kenyataan ini, memaksa kita untuk menunda keinginan memiliki pendidikan yang berkualitas.

Tujuan Pendidikan Kita semua mafhum bahwa tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan pribadi-pribadi berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, serta membangun generasi mendatang dengan seperangkat intelektualitas, moralitas dan spiritualitas yang memadai. Pendidikan, seperti diungkapkan para pakar, sejatinya merupakan sarana pembentukan manusia sempurna yang mengedepankan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Pendidikan yang baik, bukan hanya sekedar transfer of knowledge. Menjejali anak didik dengan serangkaian ilmu pengetahuan semata, tanpa didasari oleh seperangkat nilai-nilai pendidikan yang substansial, seperti penanaman aspek kepribadian dan pembentukan sikap. Pendidikan yang sesungguhnya, selain sebagai sarana aktivitas belajar-mengajar, seharusnya juga sebagai wadah penanaman nilai humanisme, pluralisme, dan inklusivisme. Model pendidikan seperti inilah, hemat penulis, yang merupakan sarana efektif bagi anak didik untuk menjalani kehidupan sosial di tengah masyarakat yang heterogen ini dengan penuh toleransi dan kedamaian.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, proses pembelajaran tidak lebih dari sekedar transfer of knowledge. Para pendidik merasa telah selesai menjalankan tugasnya ketika materi pembelajaran telah disampaikan. Hasil akhir dari proses belajar mengajar hanya dilihat dari deretan angka-angka yang menghiasi buku rapor peserta didik. Adapun integritas moral dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan terhadap peserta didik seringkali diabaikan. Akibatnya, para peserta didik berlomba-lomba mencari cara bagaimana agar mendapat nilai maksimal, tanpa memedulikan apakah cara yang ditempuh melanggar norma atau bahkan menginjak-injak moralitas. Pelanggaran atas nilai-nilai moral, ternyata tidak hanya dilakukan oleh peserta didik, tetapi juga oleh para pendidik. Hal ini bisa dilihat, seperti dilansir sejumlah media cetak dan elektronik setiap pelaksanaan UN, terjadi banyak penyimpangan serta pelanggaran terhadap tata tertib UN. Ada sejumlah oknum guru yang membocorkan soal ujian. Bahkan memberikan jawaban melalui sms ke ponsel para siswanya. Ada juga kepala sekolah serta guru bidang studi yang masuk ruangan UN dan mengoreksi jawaban peserta UN. Kesemua tindakan itu dilakukan demi menjaga nama baik sekolah tersebut.

Pelbagai perilaku tidak terpuji tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan di Indonesia ini masih kurang memedulikan nilai-nilai moral. Tingkat kelulusan yang ditentukan hanya dengan deretan angka hasil ujian, seakan menegaskan bahwa kecerdasan intelektual adalah segalanya. Sementara kecerdasan emosional, terlebih lagi kecerdasan spiritual masih belum mendapat tempat yang layak di dunia pendidikan kita. Kenyataan di atas hendaknya menjadi cermin untuk melihat realita dunia pendidikan di Indonesia. Apa saja yang masih perlu dibenahi. Mana yang harus diperbaiki, serta langkah apa yang harus segera diambil untuk mengatasi berbagai persoalan yang melingkupi dunia pendidikan di Indonesia. Semoga wajah dunia pendidikan di Indonesia memancarkan aura positifnya. Sehingga mampu membawa bangsa ini menuju kehidupan yang lebih baik. Wallahu A’lam nur s

5 thoughts on “Wajah Dunia Pendidikan Kita

  1. Melihat banyaknya praktik anomali dan penyimpangan terhadap hakikat pendidikan itu sendiri, agaknya tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan bahwa dunia pendidikan kita saat ini benar-benar dalam keadaan “sakit”. Negeri ini membutuhkan “shock therapy” yang mampu memberikan perubahan paradigma agar dunia pendidikan kita benar-benar mampu menjadi “kawah candradimuka” peradaban, di mana jutaan generasi masa depan negeri ini mampu belajar secara baik dan mampu mengenal jatidirinya secara utuh.
    Kita kembali diingatkan petuah Ki Hajar Dewantara bahwa hakikat pendidikan adalah sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dari sini tampak jelas bahwa kehadiran seorang anak dalam kancah dunia pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konteksnya sebagai bagian dari alam dan kehidupan masyarakat. Namun, akibat pemahaman yang keliru terhadap hakikat pendidikan, potensi anak-anak justru dikerangkeng dan dipenjara, serta dijauhkan mereka dari konteks kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya.
    Kalau kita merunut sejarah gerakan kebangsaan pada permulaan abad XX, dunia pendidikan memiliki titik singgung dengan perkembangan dan dinamika spirit kebangsaan sebagai kerangka kerja sosial pembebasan manusia dari kebodohan dan keterbelakangan. Namun, disadari atau tidak, praktik pendidikan kita selama ini justru makin menjauhkan siswa didik dari spirit kebangsaan itu. Siswa didik terus dicekoki bejibun teori model hafalan dan dijauhkan dari persoalan-persoalan kebangsaan secara riil. Pendidikan yang sejatinya berfungsi sebagai kerangka kerja sosial pembebasan manusia demi meraih martabat dalam kehidupan telah tereduksi sebagai sistem sosial yang menanggalkan misi profetik penguatan kesadaran kebangsaan itu.

  2. Mengenai masalah pedidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.

    Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya memperhatikan kepada kenaikkan anggaran saja. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.

    Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan pada saat ini. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan antara si kaya dan si miskin. Seolah sekolah hanya milik orang kaya saja sehingga orang yang kekurangan merasa minder untuk bersekolah dan bergaul dengan mereka. Ditambah lagi publikasi dari sekolah mengenai beasiswa sangatlah minim.

    Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnya memiliki fasilitas yang memadai, staf pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi, pada kenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalah sekolah yang terdapat di daerah terpencil yang kumuh dan segala sesuatunya tidak dapat menunjang bangku persekolahan sehingga timbul pertanyaan ,”Benarkah sekolah tersebut gratis? Kalaupun iya, ya wajar karena sangat memprihatinkan.”

  3. Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang tergorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daearh-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.
    Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasrana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini.

  4. Sesuai dengan pokok permasalahan pendidikan yang ada selain sasaran pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka ada satu masalah lain yang dinggap penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu efisiensi dan efektifitas pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumberdaya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga dan sebagainya.
    Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktifitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarng ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, dimana pemanfaatan segala sumberdaya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani.
    Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan dimana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana / program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif.

  5. Nova lailatul munafi’ah PERGUNU 1B
    Berbicara mengenai pendidikan dinegeri ini memang tidak akan pernah ada habisnya.Didalam UU No.20/2003 tentang sistem pendidikan Nasional, tercantum pengertian pendidikan: pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, banga dan negara.
    Kondisi pendidikan kita saat ini begitu menyedihkan. ada banyak hal yang harus dibenahi dalam pendidikan kita ini, mengingat pendidikan adalah investasi masa depan bangsa dan pengaruh dinamis terhadap perkembangan jasmani dan rohani atau kejiwaan anak bangsa kita , dimana mereka dididik agar bisa meneruskan gerak langkah kehidupan bangsa ini agar menjadi bangsa yang maju, berpendidikan dan bermoral. ini tentunya akan menjadi tugas dan tanggung jawab banyak pihak , orang tua, para pendidik (sekolah), masyarakat dan juga pemerintah. kewajiban kita untuk mengembalikan kondisi pendidikan kita ini agar menjadi pendidikan yang terbaik, bermutu serta cerdas dalam IPTEK dan IMTAQ. pendidikan yang bertujuan untuk membentuk generasi muda menjadi manusia haruslah menyangkut unsur-unsur spiritual, moralitas, sosialitas dan rasionalita, tidak hanya menekankan segi pengetahuan saja (kognitif)tetapi harus menekankan segi emosi, rohani dan hidup bersama. begitu juga dengan Ujian Nasional yang pemerintah canangkan sebagai bentuk penilaian terhadap hasil belajar siswa. kegiatan ini hendaknya tidak hanya sekedar menguji akan kemampuan siwa dalam hal lmu pengetahuan, akan tetapi juga menguji akan kemmpuan siswa dalam kerohaniannya. sesuai dengan tujuan dalam UU bahwa peserta didik hendaknya memiliki kekuatan spiritual keagamaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s